Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada 15 Agustus 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengenang berakhirnya konflik panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun, peringatan tahun ini justru diwarnai kericuhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Kericuhan terjadi setelah sebagian massa berusaha mengibarkan bendera bulan bintang yang identik dengan sejarah perjuangan GAM. Aparat keamanan berupaya mencegah pengibaran tersebut hingga terjadi ketegangan dan bentrokan antara sebagian massa dengan personel TNI.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena terjadi tepat pada hari yang seharusnya menjadi simbol keberhasilan perdamaian Aceh selama lebih dari dua dekade.
21 Tahun Perdamaian Aceh
Hari Damai Aceh diperingati setiap 15 Agustus. Tanggal tersebut merujuk pada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan GAM tersebut menjadi titik balik dalam sejarah Aceh. Setelah konflik bersenjata berlangsung selama bertahun-tahun, kedua pihak memilih jalur perundingan untuk mengakhiri pertikaian.
Memasuki 21 tahun, perdamaian Aceh telah memberikan ruang yang jauh lebih besar bagi masyarakat untuk menjalankan kehidupan tanpa bayang-bayang konflik bersenjata.
Pemerintah Aceh sendiri sejak beberapa pekan sebelum peringatan telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memperingati momentum tersebut. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) bahkan melakukan persiapan khusus agar peringatan ke-21 dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan perdamaian.
Pemerintah Aceh Tekankan Manfaat Perdamaian
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menilai tantangan Aceh setelah 21 tahun bukan lagi bagaimana menghentikan konflik, melainkan memastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari perdamaian.
Menurutnya, perdamaian harus diterjemahkan ke dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi.
Pandangan tersebut penting karena keberhasilan perdamaian tidak hanya dapat diukur dari tidak adanya perang atau kontak senjata. Perdamaian juga harus memberikan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Fadhlullah menegaskan bahwa masa depan Aceh harus dibangun dengan menjadikan perdamaian sebagai fondasi untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun.
Ia berharap generasi penerus Aceh dapat menerima warisan daerah yang aman, bermartabat, sejahtera, dan damai. Pesan tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Damai Aceh di Banda Aceh.
Pemerintah Pusat dan Aceh Masih Membahas Amanat MoU Helsinki
Dua dekade lebih setelah MoU Helsinki, masih terdapat sejumlah agenda yang menjadi perhatian Pemerintah Aceh.
Pada akhir Juli 2026, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bertemu Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas implementasi MoU Helsinki, termasuk pemenuhan hak eks kombatan dan korban konflik serta sejumlah agenda lain yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa menjaga perdamaian bukan hanya persoalan keamanan. Ada pula pekerjaan rumah yang berkaitan dengan kesejahteraan, reintegrasi, hak korban, serta pelaksanaan berbagai butir kesepakatan damai.
Dengan demikian, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 kembali menjadi pengingat bahwa perdamaian membutuhkan proses panjang dan konsisten.
Kericuhan Terjadi di Tengah Peringatan
Suasana berubah ketika sebagian peserta peringatan berusaha mengibarkan bendera bulan bintang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman.
Sejumlah laporan menyebut bendera tersebut sempat dikibarkan setelah ada upaya menurunkan bendera Merah Putih. Personel TNI yang berada di lokasi kemudian berusaha menghentikan aksi tersebut.
Ketegangan berkembang menjadi bentrokan. Massa melempar batu dan benda lainnya ke arah aparat, sementara aparat menggunakan tindakan pengendalian massa, termasuk tembakan peringatan dan gas air mata menurut laporan sejumlah media.
Kericuhan kemudian meluas hingga kawasan sekitar Gedung DPRK Banda Aceh dan Simpang Kodim. Sejumlah kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan, sementara sebuah kendaraan roda dua milik TNI disebut dibakar.
Ada Korban Luka, Bagaimana Korban Jiwa?
Pertanyaan mengenai korban jiwa Hari Damai Aceh ke-21 menjadi perhatian publik setelah bentrokan terjadi.
Berdasarkan laporan yang tersedia hingga 16 Agustus 2026, terdapat laporan mengenai korban luka. Dua warga sipil asal Aceh Timur, Ismail dan Makmur, dilaporkan mengalami luka di bagian kepala setelah terkena lemparan batu dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Kesdam Aceh. Seorang anggota TNI juga dilaporkan mengalami luka akibat pengeroyokan dalam kericuhan tersebut.
Namun, belum ada laporan terverifikasi mengenai korban meninggal dunia akibat kericuhan Hari Damai Aceh ke-21. Data korban masih perlu merujuk pada keterangan resmi aparat dan fasilitas kesehatan agar tidak tercampur dengan informasi mengenai korban konflik Aceh pada masa lalu.
Hal ini penting karena sejarah konflik Aceh memang meninggalkan korban dalam jumlah besar. Banyak keluarga kehilangan anggota keluarga, mengalami luka fisik maupun trauma, dan menghadapi dampak sosial-ekonomi akibat konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Jusuf Kalla Minta Masyarakat Menjaga Perdamaian
Tokoh yang memiliki peran penting dalam proses perdamaian Aceh, Jusuf Kalla, turut memberikan tanggapan terhadap kericuhan yang terjadi.
Mantan Wakil Presiden RI tersebut menilai peristiwa itu tidak menggambarkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh. Menurut Kalla, mayoritas masyarakat telah menikmati kondisi damai selama lebih dari dua dekade.
Kalla juga mengingatkan bahwa peringatan 21 tahun MoU Helsinki seharusnya menjadi kesempatan untuk mengenang keberhasilan penyelesaian konflik melalui jalur damai.
Ia memandang kericuhan yang terjadi lebih berkaitan dengan dinamika kelompok tertentu di Aceh dan tidak seharusnya berkembang menjadi konflik baru.
TNI Minta Semua Pihak Menahan Diri
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyayangkan bentrokan yang terjadi pada momentum peringatan perdamaian Aceh.
TNI meminta seluruh pihak menjaga ketertiban serta menghormati simbol-simbol negara. Aparat juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur keamanan lainnya untuk memastikan situasi tetap terkendali.
Pesan tersebut menjadi penting karena setiap bentuk kekerasan dalam peringatan Hari Damai Aceh berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan perdamaian yang telah dibangun sejak 2005.
Bendera Bulan Bintang Kembali Menjadi Isu Sensitif
Persoalan bendera bulan bintang bukan hal baru dalam dinamika politik Aceh. Simbol tersebut memiliki sejarah panjang dan berkaitan erat dengan GAM.
MoU Helsinki memberikan ruang bagi Aceh untuk memiliki simbol daerah, termasuk bendera, lambang, dan himne. Namun, penerapan dan penggunaan simbol tersebut telah menjadi persoalan yang sensitif selama bertahun-tahun.
Juha Christensen, salah satu tokoh yang terlibat dalam proses perdamaian Aceh, mengingatkan agar simbol sejarah tidak digunakan untuk kepentingan yang justru dapat mengganggu perdamaian.
Menurutnya, semangat yang harus dikedepankan adalah penghormatan terhadap semua pihak serta menjaga martabat masyarakat Aceh.
Hari Damai Harus Menjadi Pengingat, Bukan Sekadar Seremoni
Kericuhan pada peringatan ke-21 menunjukkan bahwa perdamaian Aceh masih membutuhkan perhatian dari semua pihak.
Perdamaian bukan hanya berarti tidak adanya perang. Perdamaian juga berarti adanya rasa aman, keadilan, kesempatan ekonomi, penghormatan terhadap hak masyarakat, serta penyelesaian persoalan yang masih tertinggal.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh memiliki pekerjaan penting untuk memastikan masyarakat, khususnya korban konflik dan keluarga yang terdampak, benar-benar merasakan manfaat dari proses perdamaian.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tidak membiarkan perbedaan politik dan simbol sejarah kembali memicu kekerasan.
Peringatan Hari Damai Aceh ke-21 akhirnya membawa dua pesan sekaligus. Pertama, masyarakat Aceh telah berhasil mempertahankan perdamaian selama 21 tahun sejak MoU Helsinki. Kedua, insiden kericuhan di Banda Aceh menjadi peringatan bahwa perdamaian tersebut tetap harus dirawat.
Bagi Indonesia, keberhasilan menjaga Aceh tetap damai bukan hanya kepentingan daerah, tetapi juga bagian penting dari perjalanan bangsa dalam menyelesaikan konflik melalui dialog dan perundingan.
Karena itu, tragedi masa lalu dan para korban konflik seharusnya tidak dilupakan. Justru dari sejarah tersebut, generasi saat ini dapat belajar bahwa perdamaian jauh lebih berharga daripada kembali membuka luka lama.
